Soal Pilihan Ganda PKn Kelas 9 Tentang Otonomi daerah Beserta Jawabannya
Sehubungan akan dilaksanakannya UAS atau ujian akhir sekolah, tentu para siwa mencari yang namanya kisi-kisi ataupun contoh soal sebagai latihan pembelajaran. Dan dikesempatan kali ini masih kami bagikan mengenai contoh soal pilihan ganda tentang otonomi daerah kelas 9 pkn, mengingat banyak kemunculan pertanyaan otonomi daerah sering muncul di soal-soal ulangan atau ujian, maka penting sekali jika kamu telah mempelajarinya terlebih dahulu. Supaya lebih mudah dalam proses belajarnya, selain kami sediakan contoh soal pilihan ganda tentang otonomi daerah, kami sertakan pula berserta jawabannya.
1. istilah otonomi berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan nomos yang berarti..
a. aturan
b. sikap
c. kebebasan
d. pintar
2. Berikut ini yang termasuk pengertian dari otonomi daerah yang benar adalah...
a. kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri
b. kekuasaan yang didapatkan atas kehendak rakyatnya
c. sistem cara kerja pemerintahan berdasarkan batas-batas wilayah negara
d. kekuasaan daerah tertentu yang menjadi suatu pedoman
3. Berikut ini adalah tujuan otonomi daerah kecuali..
a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
b. Meningkatkan peran serta masyarakat
c. Mendorong dan memberdayakan masyarakatnya
d. Mengayomi masyarakat
4. Dibawah ini yang bukan merupakan prinsip otonomi daerah yang tepat adalah..
a. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dan prinsip demokrasi
b. Prinsip tanggung jawab dan prinsip keserasian
c. Prinsip politik dan prinsip mandiri
d. Prinsip Penyebaran dan prinsip pemberdayaan
5. Undang-undang no. 22 tahun 1999 adalah mengatur tentang...
a. kekuasan wilayah
b. pemerintahan daerah
c. negara dan wilayah
d. hukum pemerintahan
6. hubungan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten atau kota adalah bersifat..
a. koordinatif
b. hierarkis
c. mitra kerja
d. konsultif
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus mengarah pada pembentukan kebijakan pembangunan daerah adalah sesuai undang-undang nomor...
a. UU no. 32 tahun 2004
b. UU no.34 tahun 2004
c. UU no. 33 tahun 2004
d. UU no. 29 tahun 2004
8. Siapa pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu...
a. Masyarakat
b. Pemerintah daerah
c. DPRD
d. Kepala daerah
9. Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal itu merupakan pengertian dari desentralisasi menurut UU No....
a. UU No. 29 tahun 2004
b. UU No. 33 tahun 2004
c. UU No. 29 Tahun 2006
d. UU No. 32 Tahun 2004
10. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tiga nilai dasar otonomi daerah adalah..
a. kebebasan
b. partisipasi
c. kemajuan daerah
d. efektifitas dan efisiensi.
11. Salah satu kewajiaban daerah dalam menyelenggarakan otonomi menurut undang-undang no. 32 tahun 2004, pada pasal 22 adalah ...
a. Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti
b. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
c. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
12. Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencangkup semua bidang pemerintahan, kecuali pertahanan keamanan, politik luar negeri, moneter, yustisi, fiskal dan agama, adalah merupakan makna dari otonomi secara...
a. otonomi yang nyata
b. otonomi yang luas
c. otonomi yang bertanggung jawab
d. otonomi pemerintah daerah
13. Dibawah ini yang termasuk dalam kebijakan pembangunan daerah antara lain..
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di daerah sesuai dengan potensi dan juga kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
c. Penanggulangan masalah sosial.
d. Perencanaan dan pemanfaatan dan juga pengawasan tata ruang.
14. Hubungan antara kepala daerah dengan DPRD adalah bersifat..
a. koordinatif
b.hierarkis
c. konsultif
d. kemitraan
15. Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari kebijakan publik daerah adalah..
a. Keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat daerah.
b. keputusan dan kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah (dibuat bersama oleh kepala daerah dan DPRD)
c. adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan pemerintah daerah secara langsung
d. adanya keterlibatan aparat pemerintah dan atau orang yang ditugasi pemerintah daerah untuk menangani suatu permasalahan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Jawaban dari soal soal tentang otonomi daerah diatas adalah sebagai berikut.
Oke, demikianlah 15 contoh soal pilihan ganda pkn kelas 9 tentang otonomi daerah dan jawabannya. Semoga bisa menjadi bahan latihan kamu yang sedang belajar di sekolah smp sebagai langkah menghadapi ujian sekolah mata pelajaran pkn. Terimakasih dan selamat belajar..
1. istilah otonomi berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan nomos yang berarti..
a. aturan
b. sikap
c. kebebasan
d. pintar
2. Berikut ini yang termasuk pengertian dari otonomi daerah yang benar adalah...
a. kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri
b. kekuasaan yang didapatkan atas kehendak rakyatnya
c. sistem cara kerja pemerintahan berdasarkan batas-batas wilayah negara
d. kekuasaan daerah tertentu yang menjadi suatu pedoman
3. Berikut ini adalah tujuan otonomi daerah kecuali..
a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
b. Meningkatkan peran serta masyarakat
c. Mendorong dan memberdayakan masyarakatnya
d. Mengayomi masyarakat
4. Dibawah ini yang bukan merupakan prinsip otonomi daerah yang tepat adalah..
a. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dan prinsip demokrasi
b. Prinsip tanggung jawab dan prinsip keserasian
c. Prinsip politik dan prinsip mandiri
d. Prinsip Penyebaran dan prinsip pemberdayaan
5. Undang-undang no. 22 tahun 1999 adalah mengatur tentang...
a. kekuasan wilayah
b. pemerintahan daerah
c. negara dan wilayah
d. hukum pemerintahan
6. hubungan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten atau kota adalah bersifat..
a. koordinatif
b. hierarkis
c. mitra kerja
d. konsultif
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus mengarah pada pembentukan kebijakan pembangunan daerah adalah sesuai undang-undang nomor...
a. UU no. 32 tahun 2004
b. UU no.34 tahun 2004
c. UU no. 33 tahun 2004
d. UU no. 29 tahun 2004
8. Siapa pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu...
a. Masyarakat
b. Pemerintah daerah
c. DPRD
d. Kepala daerah
9. Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal itu merupakan pengertian dari desentralisasi menurut UU No....
a. UU No. 29 tahun 2004
b. UU No. 33 tahun 2004
c. UU No. 29 Tahun 2006
d. UU No. 32 Tahun 2004
10. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tiga nilai dasar otonomi daerah adalah..
a. kebebasan
b. partisipasi
c. kemajuan daerah
d. efektifitas dan efisiensi.
11. Salah satu kewajiaban daerah dalam menyelenggarakan otonomi menurut undang-undang no. 32 tahun 2004, pada pasal 22 adalah ...
a. Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti
b. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
c. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
12. Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencangkup semua bidang pemerintahan, kecuali pertahanan keamanan, politik luar negeri, moneter, yustisi, fiskal dan agama, adalah merupakan makna dari otonomi secara...
a. otonomi yang nyata
b. otonomi yang luas
c. otonomi yang bertanggung jawab
d. otonomi pemerintah daerah
13. Dibawah ini yang termasuk dalam kebijakan pembangunan daerah antara lain..
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di daerah sesuai dengan potensi dan juga kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
c. Penanggulangan masalah sosial.
d. Perencanaan dan pemanfaatan dan juga pengawasan tata ruang.
14. Hubungan antara kepala daerah dengan DPRD adalah bersifat..
a. koordinatif
b.hierarkis
c. konsultif
d. kemitraan
15. Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari kebijakan publik daerah adalah..
a. Keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat daerah.
b. keputusan dan kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah (dibuat bersama oleh kepala daerah dan DPRD)
c. adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan pemerintah daerah secara langsung
d. adanya keterlibatan aparat pemerintah dan atau orang yang ditugasi pemerintah daerah untuk menangani suatu permasalahan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Jawaban dari soal soal tentang otonomi daerah diatas adalah sebagai berikut.
Oke, demikianlah 15 contoh soal pilihan ganda pkn kelas 9 tentang otonomi daerah dan jawabannya. Semoga bisa menjadi bahan latihan kamu yang sedang belajar di sekolah smp sebagai langkah menghadapi ujian sekolah mata pelajaran pkn. Terimakasih dan selamat belajar..
Post a Comment for "Soal Pilihan Ganda PKn Kelas 9 Tentang Otonomi daerah Beserta Jawabannya"